1. Generalisasi
contoh :
Menurut hemat saya mengenai sistem mana yang lebih efektif ditekankan untuk perpajakan di Indonesia ialah tatbestand . Peran aktif pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak sangat lah dibutuhkan . Ke kreatifan Pemerintah dalam menjaring WP akan lebih mudah dan simple , tanpa harus menunggu SPT dan SKP dari Dirjen Pajak yang terkesan lamban . Diburuhkan pemikiran yang inovatif dari pemerintah jika tatbestand ditekankan pada sistem pemungutan pajak di Indonesia , pemerintah harus aktif terhadap setiap transaksi/kegiatan yang dilakukan oleh WP yang dengan keadaan,perbuatan,atau peristiwa tertentu dapat dikenakan pajak tanpa harus di turunkan nya SKP terlebih dahulu . Jadi dalam hal sistem pemungutan pajak di Indonesia penggunaan tatbestand dirasa lebih efektif untuk mengatasi masalah – masalah perpajakan nasional dewasa ini .
2. Analogi
contoh :
Para aktivis banyak menyuarakan untuk menguji apakah undang – undang perpajakan nasional itu menguntungkan kedudukan rakyat. Ternyata semakin jelas bahwa undang – undang perpajakan itu tak ubah nya undang – undang perbudakan yang sebagai pelindung hak-hak orang hitam , padahal kata ‘pelindung hak’ tak ubah nya penindasan terselubung . Banyak hak hak yang semestinya diberikan pemerintah dari pajak kepada masyarakat tidak sampai karena para oknum dan pengemlang pajak tersebut .
3. Sebab-akibat (kausalitas)
contoh :
Penegakan hukum yang lemah berakibat tebang pilih nya penanganan hokum di Indonesia ini . Hukum Nampak pisau terbalik , tajam kebawah namun tumpul keatas , artinya hukum sangat tajam bila ke masyarakat bawah namun tampak tak berdaya jika kekalangan borjuis / atas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar